PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 57
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Peraturan Bupati
Menampilkan
721
sampai
735
dari
871
Peraturan Bupati
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2013
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI PENGELOLA PASAR KABUPATEN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATA IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT / PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA PIHAK KETIGA


