Peraturan Bupati

Menampilkan 721 sampai 735 dari 871 Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENUNJUKAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI PENGELOLA PASAR KABUPATEN

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATA IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2007

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT / PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2007

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA PIHAK KETIGA
Sekretariat Negara
BPHN
JDIHN Integrasi